H-2 Pleno PDPB, Bawaslu Sampaikan Sejumlah Rekomendasi

MUKOMUKO– Bawaslu Kabupaten Mukomuko menyampaikan sejumlah catatan hasil pengawasan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Mukomuko  pada Selasa (30/6/2026).

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Mukomuko Mansur S menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026 telah berjalan sesuai ketentuan. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian bersama guna meningkatkan kualitas penyusunan daftar pemilih.

Salah satu catatan Bawaslu berkaitan dengan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat ( TMS) dengan kategori pemilih yang telah meninggal dunia pasca Pilkada 2024.
"Kami memberi rekomendasi sebanyak 12 orang pemilih yang telah meninggal dunia dan di buktikan dengan surat keterangan meninggal dunia dari Desa/Kelurahan, dan Mansur S juga meminta agar pemilih tersebut segera di hapus dari daftar pemilih.

Selain itu, Bawaslu Mukomuko mengapresiasi tindak lanjut KPU Kabupaten Mukomuko terhadap rekomendasi yang telah disampaikan. Meski demikian, Bawaslu berharap koordinasi dapat terus ditingkatkan.

Dalam catatan pengawasannya, Bawaslu Kabupaten Mukomuko juga mendorong KPU untuk memperkuat koordinasi dengan instansi yang berwenang di bidang administrasi kependudukan, baik di tingkat kabupaten maupun pemerintah desa. Selain itu, sosialisasi mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan perlu terus ditingkatkan melalui berbagai media agar masyarakat mengetahui mekanisme pelaporan perubahan data pemilih.
Bawaslu juga mendorong optimalisasi Posko Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Melalui rekomendasi yang telah disampaikan  Bawaslu Kabupaten Mukomuko berharap proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dapat terus ditingkatkan sehingga menghasilkan daftar pemilih yang valid, akurat, dan mampu menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara pada pelaksanaan pemilu dan pemilihan mendatang.