Dorong Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah 2024,Bawaslu Mukomuko Selenggarakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

Mukomuko - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko menggelar Kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Kegiatan ini bertujuan mencegah pelanggaran serta sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bertempat di Aula Hotel Abyan Kota Mukomuko pada Kamis, (19/09/20224)

Kegiatan di buka langsung oleh  ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko Teguh Wibowo yang menekankan bahwa pilkada serentak 2024 merupakan momen penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. "Tanggal 27 November ini, kita akan memilih kepala daerah secara serentak. Ini pertama kalinya seluruh kepala daerah dipilih bersamaan.​

kemudian belian juga menyampaikan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung suksesnya Pilkada. "Momentum Pilkada seringkali lebih panas dibandingkan pemilu lainnya, sehingga pengawasan ketat diperlukan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar setiap individu, termasuk aparat desa, tidak terlibat kampanye aktif, sesuai dengan aturan undang-undang. Hal ini penting untuk menjaga netralitas dan kepercayaan publik terhadap proses Pilkada.

Selain itu, dalam sesi diskusi, para undangan yang hadir diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, saran, serta pengalaman terkait pengawasan pemilu tahun 2024 lalu, Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan dan masukan yang disampaikan, menunjukkan bahwa masyarakat Mukomuko memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya menjaga kualitas demokrasi di daerah mereka.

Di akhir acara, seluruh peserta menyatakan komitmen bersama untuk ikut serta dalam mengawasi setiap tahapan Pilkada 2024, dengan harapan dapat mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berintegritas. Mereka juga diajak untuk menyebarluaskan informasi yang didapat kepada masyarakat luas, agar semakin banyak warga yang terlibat dalam pengawasan partisipatif ini.

Dengan kegiatan sosialisasi ini, Kabupaten Mukomuko diharapkan dapat menjadi contoh dalam mewujudkan proses demokrasi yang lebih baik, melalui partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2024.