Bawaslu RI Gelar Rapat Persiapan Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan pada 139 UKM Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota

Mukomuko – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mukomuko mengikuti rapat persiapan sertifikasi pejabat perbendaharaan pada 139 Unit Kerja Mandiri (UKM) Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Zoom Meeting pada Jumat (16/10/2026). Rapat ini dilaksanakan sebagai langkah koordinasi untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan pejabat perbendaharaan yang memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai ketentuan.

Rapat dibuka oleh Deputi Bidang Administrasi Bawaslu RI, La Bayoni. Dalam arahannya, ia menegaskan pentingnya percepatan pemenuhan pejabat struktural dan pejabat perbendaharaan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas administrasi serta pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

“Percepatan pemenuhan pejabat struktural dan pejabat perbendaharaan agar dapat mendorong kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya dalam pengelolaan administrasi dan keuangan,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, membahas perkembangan pemenuhan kuota pejabat perbendaharaan pada masing-masing UKM Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota. Pembahasan mencakup kabupaten/kota yang telah memenuhi kuota pejabat perbendaharaan maupun daerah yang masih belum memenuhi kebutuhan tersebut.

Pemetaan ini menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi kebutuhan di setiap satuan kerja, sehingga langkah tindak lanjut dapat disusun secara terarah dan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.

Selain itu, rapat juga membahas rencana pelaksanaan dan jadwal pelatihan pejabat perbendaharaan yang akan dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu. Pembahasan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan proses pelatihan bagi calon pejabat perbendaharaan agar dapat memenuhi persyaratan kompetensi dan sertifikasi yang dibutuhkan.

Melalui rapat koordinasi ini, Bawaslu RI berharap proses persiapan sertifikasi pejabat perbendaharaan pada 139 UKM Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dapat berjalan secara terencana dan tepat sasaran. Koordinasi antara jajaran Bawaslu RI dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota diharapkan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan pejabat perbendaharaan serta mendukung tata kelola administrasi dan keuangan yang tertib, profesional, dan akuntabel.